BAB 2

 # BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar rumusan politik, melainkan sebuah **sistem nilai filosofis** yang lahir dari pergumulan budaya, agama, dan sejarah bangsa Indonesia. Kelima silanya membentuk satu kesatuan organik (bukan hierarkis-terpisah) yang mencerminkan pandangan hidup (weltanschauung) bangsa.

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) yang dirumuskan ulama seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi mengklasifikasikan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyat al-khams):

1. **Hifz ad-Din** — perlindungan agama

2. **Hifz an-Nafs** — perlindungan jiwa

3. **Hifz al-'Aql** — perlindungan akal

4. **Hifz an-Nasl** — perlindungan keturunan

5. **Hifz al-Mal** — perlindungan harta

Titik temu antara Pancasila dan Maqashid Syariah dapat dijelaskan secara berpasangan. Sila **Ketuhanan Yang Maha Esa**, dengan nilai inti transendensi dan tauhid, berkorelasi langsung dengan **Hifz ad-Din** (perlindungan agama) — keduanya menempatkan dimensi ketuhanan sebagai fondasi tertinggi dalam bernegara maupun bersyariat. Sila **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, dengan nilai inti martabat manusia dan keadilan, berkorelasi dengan **Hifz an-Nafs** (perlindungan jiwa) sekaligus **Hifz al-'Aql** (perlindungan akal), karena keduanya menuntut penghormatan terhadap eksistensi dan akal budi manusia. Sila **Persatuan Indonesia**, dengan nilai inti solidaritas dan ukhuwwah, memiliki kedekatan dengan **Hifz an-Nasl** (perlindungan keturunan) dalam pengertian yang diperluas — yaitu perlindungan terhadap kelangsungan bangsa sebagai keluarga besar. Sila **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, dengan nilai inti musyawarah dan partisipasi, berkorelasi dengan **Hifz al-'Aql** dalam makna rasionalitas kolektif — proses berpikir bersama untuk mencapai keputusan terbaik. Adapun sila **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, dengan nilai inti distribusi dan kesejahteraan, berkorelasi kuat dengan **Hifz al-Mal** (perlindungan harta), karena keduanya menuntut pengaturan kepemilikan dan distribusi kekayaan yang adil.

Argumen dasarnya: Pancasila bersifat **inklusif secara teologis** — ia tidak menyebut satu agama tertentu tetapi mensyaratkan Ketuhanan sebagai fondasi bernegara. Dalam kerangka ini, nilai-nilai ekonomi Islam (yang berbasis Maqashid Syariah) tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan menjadi salah satu **sumber pengisi substansi** dari sila-sila tersebut, khususnya bagi mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Ini penting untuk menjawab pertanyaan riset yang sering muncul: apakah ekonomi syariah "asing" bagi Pancasila? Jawabannya justru sebaliknya — terdapat kesesuaian struktural (structural congruence), bukan pertentangan.

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama menegaskan bahwa negara berdiri di atas pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini diterjemahkan menjadi konsep **Tauhid Ekonomi**, yaitu keyakinan bahwa:

- **Allah adalah pemilik mutlak (al-Malik)** atas seluruh alam semesta, termasuk harta benda. Manusia hanya berstatus sebagai *khalifah* (pengelola/pemegang amanah), bukan pemilik hakiki. Konsep ini merujuk pada ayat "Lillahi ma fis-samawati wa ma fil-ardh" (kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi).

- **Implikasi terhadap perilaku ekonomi**: karena kepemilikan bersifat titipan (amanah), maka setiap aktivitas ekonomi — produksi, konsumsi, distribusi — harus tunduk pada aturan Sang Pemilik. Ini melahirkan batasan moral: larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/judi), dan israf (pemborosan).

- **Etika kerja sebagai ibadah**: karena aktivitas ekonomi berada dalam kerangka ketuhanan, bekerja dan berusaha bukan sekadar aktivitas sekuler mencari keuntungan, tetapi bagian dari ibadah (dimensi vertikal) yang berdampak sosial (dimensi horizontal).

Relevansi dengan Sila Pertama: Pancasila tidak mengenal pemisahan tegas antara negara dan agama (bukan negara sekuler murni), sehingga nilai transendental seperti tauhid ekonomi dapat menjadi ruh yang menjiwai sistem ekonomi nasional tanpa melanggar prinsip kebangsaan yang plural. Negara berperan memastikan sistem ekonomi tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan yang diakui oleh setiap pemeluk agama, termasuk larangan eksploitasi dan penindasan ekonomi.

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menempatkan martabat manusia sebagai inti kebijakan bernegara. Dalam Islam, prinsip yang setara adalah **'Adl** (keadilan), salah satu nilai paling ditekankan dalam Al-Qur'an (misalnya perintah "berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa").

Beberapa dimensi 'adl dalam ekonomi:

1. **Keadilan dalam transaksi (mu'amalah)** — larangan riba, penipuan (tadlis), dan manipulasi harga (ihtikar/penimbunan) agar tidak ada pihak yang dizalimi dalam pertukaran.

2. **Keadilan dalam distribusi** — harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya ("kay la yakuna duulatan bainal-agniya minkum" — agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja).

3. **Keadilan dalam upah dan hubungan kerja** — hak pekerja harus dipenuhi tepat waktu dan proporsional dengan kontribusinya.

4. **Keadilan sebagai keseimbangan (mizan)**, bukan semata kesetaraan matematis, melainkan proporsionalitas sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Korelasi dengan sila kedua: konsep "kemanusiaan yang beradab" menuntut agar sistem ekonomi memperlakukan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan alat produksi semata. Ini sejalan dengan larangan eksploitasi dalam ekonomi Islam — baik eksploitasi oleh sesama individu (riba, penipuan) maupun oleh sistem/struktur (monopoli tidak adil). Keduanya menolak pandangan ekonomi yang murni materialistik-kapitalistik tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila "Persatuan Indonesia" menekankan pentingnya kesatuan bangsa di tengah keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Konsep Islam yang relevan adalah **Ukhuwwah** (persaudaraan), yang dalam konteks ekonomi memiliki beberapa tingkatan:

- **Ukhuwwah Islamiyyah** — persaudaraan sesama Muslim yang melahirkan kewajiban saling membantu secara ekonomi (misalnya melalui zakat, sedekah, dan qardhul hasan/pinjaman kebajikan).

- **Ukhuwwah Wathaniyyah** — persaudaraan sebangsa yang melampaui sekat agama, relevan langsung dengan semangat persatuan Indonesia yang majemuk.

- **Ukhuwwah Basyariyyah** — persaudaraan kemanusiaan universal, yang mendasari solidaritas ekonomi lintas negara dan lintas agama.

Dalam konteks ekonomi, ukhuwwah diwujudkan melalui:

1. **Prinsip ta'awun (tolong-menolong)** — dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan.

2. **Penolakan terhadap fanatisme ekonomi sempit** (ashabiyyah) yang hanya mementingkan kelompok tertentu dan mengabaikan kesejahteraan bersama.

3. **Solidaritas sosial melalui institusi seperti koperasi syariah, baitul maal wat tamwil (BMT)**, yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong — nilai yang juga sejalan dengan semangat "gotong royong" sebagai ciri khas ekonomi Pancasila menurut Bung Hatta dan Bung Karno.

Relevansi dengan sila ketiga: ukhuwwah menjadi fondasi etis bagi persatuan ekonomi nasional — mendorong distribusi kesejahteraan yang tidak terkotak-kotak berdasarkan suku, daerah, atau golongan, melainkan berlandaskan solidaritas bangsa secara keseluruhan.

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat menekankan kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mufakat, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam Islam, prinsip yang sepadan adalah **Syura** (musyawarah), yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an ("wa amruhum syura bainahum" — urusan mereka diputuskan melalui musyawarah).

Penerapan syura dalam konteks ekonomi mencakup:

1. **Pengambilan keputusan ekonomi kolektif** — baik dalam skala mikro (musyawarah dalam akad mudharabah/musyarakah antara pemilik modal dan pengelola usaha) maupun skala makro (kebijakan ekonomi negara).

2. **Partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi** — bahwa keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (misalnya harga, distribusi subsidi, kebijakan fiskal) idealnya melibatkan aspirasi masyarakat, bukan keputusan sepihak elite.

3. **Prinsip check and balance dalam akad bisnis syariah** — misalnya dalam akad syirkah (kemitraan), kedua belah pihak memiliki hak suara yang proporsional terhadap keuntungan dan risiko (profit-loss sharing).

4. **Demokrasi ekonomi** — istilah yang juga dikenal dalam pemikiran ekonomi Pancasila (Mubyarto), menekankan bahwa kegiatan ekonomi digerakkan oleh dan untuk rakyat, bukan oleh kekuatan modal semata.

Korelasi dengan sila keempat: baik Pancasila maupun Islam menolak model ekonomi yang otoriter-sentralistik maupun liberal-individualistik ekstrem. Keduanya menempatkan proses deliberatif (musyawarah) sebagai jalan tengah untuk mencapai keputusan ekonomi yang mengakomodasi kepentingan bersama.

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan puncak dari cita-cita kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi Islam, instrumen utama pemerataan kekayaan dikenal sebagai **ZISWAF** (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf):

1. **Zakat** — kewajiban mengeluarkan sebagian harta (dengan nisab dan haul tertentu) bagi yang mampu, untuk didistribusikan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak, terutama fakir dan miskin. Zakat berfungsi sebagai instrumen **fiskal wajib** yang mencegah penumpukan kekayaan di segelintir orang sekaligus menjadi jaring pengaman sosial (social safety net).

2. **Infaq** — pengeluaran harta secara sukarela di jalan kebaikan, tanpa batasan nisab, bisa untuk keluarga, kerabat, atau kepentingan umum.

3. **Shadaqah** — pemberian sukarela yang cakupannya lebih luas dari sekadar materi (termasuk shadaqah dalam bentuk non-materi, seperti senyum atau bantuan tenaga), mencerminkan fleksibilitas kedermawanan dalam Islam.

4. **Wakaf** — penyerahan aset (biasanya bersifat tetap seperti tanah atau bangunan) untuk dikelola secara produktif demi kemaslahatan umum secara berkelanjutan (aset pokok tidak berkurang, namun manfaatnya terus mengalir/wakaf produktif).

Keempat instrumen ini membentuk **mekanisme redistribusi kekayaan** yang unik dalam Islam — berbeda dari pajak (yang bersifat memaksa negara terhadap warga negara), ZISWAF bersumber dari kesalehan spiritual individu namun berdampak sosial-ekonomi struktural.

Relevansi dengan Sila Kelima: Keadilan sosial dalam Pancasila menuntut agar kekayaan negara tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, melainkan dirasakan oleh seluruh rakyat. ZISWAF menyediakan **kerangka operasional konkret** untuk mewujudkan cita-cita ini — misalnya melalui optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrumen negara dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, yang selaras dengan program-program keadilan sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM.