BAB 10

# BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF

## A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam

Sistem keuangan konvensional global, yang berbasis bunga (interest-based) dan pasar modal spekulatif, menghadapi kritik dari dua arah yang saling menguatkan:

**Dari perspektif Islam**, sistem ini bermasalah karena:

- Berbasis riba, yang membebani peminjam tanpa memperhatikan hasil usaha riil

- Memungkinkan spekulasi (maysir) besar-besaran di pasar keuangan yang tidak terhubung dengan sektor riil

- Menciptakan uang dari uang (money begets money) tanpa underlying transaction yang jelas

- Cenderung memperkaya pemilik modal dan memiskinkan peminjam kecil ("the rich get richer")

**Dari perspektif Pancasila**, khususnya sila keempat dan kelima, kritiknya adalah:

- Sistem keuangan konvensional cenderung mengonsentrasikan kekuasaan ekonomi pada segelintir pemodal besar, bertentangan dengan prinsip kerakyatan

- Ketimpangan struktural yang dihasilkan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial

- Sistem ini sering tidak mengakar pada nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jiwa ekonomi Pancasila (sebagaimana digagas Bung Hatta melalui koperasi)

Kedua perspektif ini bertemu pada kesimpulan yang sama: sistem keuangan seharusnya menjadi **sarana pemerataan**, bukan alat konsentrasi kekayaan. Krisis finansial global (1998, 2008) sering dijadikan bukti empiris bahwa sistem berbasis bunga dan spekulasi rentan terhadap keruntuhan sistemik yang dampaknya justru paling berat dirasakan rakyat kecil.

## B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional

Larangan riba bukan sekadar norma teologis, tetapi mengandung logika ekonomi:

- Riba memindahkan risiko sepenuhnya kepada peminjam, sementara pemberi pinjaman mendapat kepastian keuntungan tanpa menanggung risiko usaha—ini dianggap tidak adil (zalim)

- Sebagai gantinya, sistem Islam menawarkan skema **bagi hasil (profit-loss sharing)** seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Reformasi sistem keuangan nasional ke arah ini tidak berarti menghapus total sistem konvensional, melainkan membangun **sistem keuangan ganda (dual banking system)** yang memberi pilihan:

- Penguatan regulasi OJK dan Bank Indonesia untuk mendukung tumbuhnya instrumen keuangan syariah

- Konversi/spin-off unit usaha syariah bank konvensional menjadi entitas mandiri

- Harmonisasi regulasi agar produk syariah kompetitif secara biaya dan layanan, bukan hanya berbeda label

Tantangan riilnya: literasi keuangan syariah di masyarakat masih rendah, dan sering ada kesenjangan antara idealisme bagi-hasil dengan praktik di lapangan yang kadang masih mereplikasi mekanisme bunga secara substansi (kritik ini juga muncul dari internal ekonom syariah sendiri).

## C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan

"Demokrasi keuangan" di sini merujuk pada pemerataan akses dan kontrol terhadap sumber daya keuangan, bukan hanya demokrasi politik. Perbankan syariah diklaim mendukung ini melalui:

- **Skema bagi hasil**, yang secara prinsip mendistribusikan risiko dan keuntungan lebih merata antara bank dan nasabah dibanding sistem bunga tetap

- **Larangan pembiayaan sektor haram** (alkohol, judi, dll), yang mengarahkan modal ke sektor produktif dan bermanfaat sosial

- **Prinsip keterbukaan (transparency)** dalam kontrak, mengurangi potensi eksploitasi nasabah yang kurang paham finansial

Namun perlu dicatat secara jujur: praktik perbankan syariah di banyak negara (termasuk Indonesia) masih menghadapi kritik bahwa produknya secara ekonomis mirip dengan produk konvensional (hanya berbeda akad/kontrak), sehingga "demokrasi keuangan" yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud. Ini adalah area yang terus diperdebatkan antara idealisme normatif dan realitas industri.

## D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah

**Mustadh'afin** adalah istilah Al-Qur'an untuk kaum yang dilemahkan/tertindas secara struktural—dalam konteks ekonomi modern, ini merujuk pada kelompok miskin, UMKM ultra-mikro, dan masyarakat unbanked/underbanked.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti **BMT (Baitul Maal wat Tamwil)**, koperasi syariah, dan bank wakaf mikro berperan menjangkau kelompok ini melalui:

- Pembiayaan tanpa bunga/bagi hasil kecil untuk usaha mikro

- Pendampingan usaha, tidak sekadar penyaluran dana

- Menggabungkan fungsi sosial (maal—dana zakat/sedekah) dan fungsi bisnis (tamwil—pembiayaan) dalam satu institusi

Ini penting karena bank komersial besar (syariah maupun konvensional) sering menganggap kelompok mustadh'afin "tidak bankable" karena tidak punya collateral atau credit history. LKMS mengisi kekosongan ini dengan pendekatan yang lebih berbasis kepercayaan dan pendampingan komunitas, sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila maupun maqashid syariah (perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat).

## E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi

Kebijakan moneter konvensional (yang dikelola bank sentral) umumnya berfokus pada dua tujuan utama: **stabilitas harga (inflasi terkendali)** dan **stabilitas sistem keuangan**. Perspektif integratif Pancasila-Islam menambahkan dimensi ketiga: **keadilan distribusi**.

Beberapa pertimbangan dalam perspektif ini:

- Instrumen moneter berbasis suku bunga (BI Rate) dikritik karena dampaknya tidak neutral—kenaikan suku bunga menguntungkan pemilik modal/deposan besar tetapi memberatkan UMKM dan sektor riil yang butuh pembiayaan

- Alternatif yang diusulkan dalam wacana ekonomi Islam termasuk kebijakan moneter berbasis pertumbuhan sektor riil (bukan sekadar target inflasi), serta instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menghindari mekanisme bunga

- Keadilan distribusi berarti kebijakan moneter perlu memperhatikan dampaknya terhadap kelompok berpendapatan rendah, tidak hanya stabilitas makro-agregat

Tantangan konseptualnya: kebijakan moneter berbasis syariah murni (tanpa instrumen suku bunga) masih dalam tahap pengembangan teoretis dan praktis di banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga dalam praktiknya bank sentral tetap menggunakan kombinasi instrumen konvensional dan syariah.

## F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional

Berbeda dari pajak (yang bersifat wajib-koersif) dan utang (yang menciptakan beban bunga), zakat dan wakaf adalah instrumen fiskal berbasis nilai keagamaan dengan karakter redistributif:

**Zakat:**

- Bersifat wajib bagi yang mampu (muzakki), disalurkan pada 8 golongan penerima (mustahik) yang sudah ditentukan, termasuk fakir-miskin

- Berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan otomatis dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan politik yang berubah-ubah

- Di Indonesia dikelola oleh BAZNAS dan LAZ dengan potensi yang sangat besar namun realisasi pengumpulannya masih jauh dari potensi ideal

**Wakaf Produktif:**

- Berbeda dari wakaf tradisional (masjid, kuburan, madrasah) yang bersifat konsumtif-statis, wakaf produktif mengelola aset wakaf (tanah, bangunan, dana) untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (contoh: wakaf tunai yang diinvestasikan, hasilnya untuk beasiswa atau layanan kesehatan)

- Instrumen seperti **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** di Indonesia menggabungkan wakaf dengan instrumen investasi negara, menciptakan aliran dana permanen untuk pembangunan sosial

Keduanya disebut instrumen "non-konvensional" karena bekerja di luar logika pasar/bunga—zakat bersifat wajib redistributif, wakaf bersifat sukarela namun permanen (abadi, tidak bisa dijual/diwariskan). Potensinya besar untuk mengurangi kesenjangan sosial, namun tantangan utamanya adalah tata kelola (governance), transparansi pengelolaan, dan sinergi dengan kebijakan fiskal negara agar tidak berjalan terpisah dari APBN.