BAB 11

 # BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

## A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal adalah keseluruhan kebijakan negara terkait penerimaan (pajak, dll) dan pengeluaran (belanja publik). Dua kerangka berikut dibandingkan:

**Sistem Fiskal Pancasila** bersandar pada:

- Pasal 33 UUD 1945 (perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan; cabang produksi penting dikuasai negara)

- Prinsip keadilan sosial (sila kelima) sebagai tujuan akhir kebijakan anggaran

- APBN sebagai instrumen redistribusi melalui subsidi, transfer daerah, dan belanja sosial

**Instrumen Fiskal Islam** mencakup:

- Zakat (wajib, redistributif, untuk 8 golongan mustahik)

- Kharaj dan Jizyah (pajak tanah dan pajak dari non-Muslim pada masa klasik, konteks historis)

- Ushr (bea cukai/pajak perdagangan)

- Ghanimah dan Fai' (harta rampasan perang, relevansi historis, bukan praktik kontemporer)

- Wakaf sebagai pelengkap non-wajib

**Titik temunya**: kedua sistem menempatkan negara sebagai pengelola dan pendistribusi kekayaan demi kemaslahatan bersama, bukan sekadar penarik pajak. Perbedaannya, sistem fiskal Islam klasik memiliki instrumen wajib keagamaan (zakat) yang berjalan paralel dengan pajak negara modern—inilah yang menjadi bahasan khusus di bagian B.

## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Ini adalah salah satu isu paling diperdebatkan dalam fiqih kontemporer dan kebijakan publik di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

**Dharibah** (pajak negara modern) berbeda karakter dari zakat:

| Aspek | Zakat | Pajak (Dharibah) |

|---|---|---|

| Dasar hukum | Wajib agama (syar'i) | Wajib hukum negara (konstitusional) |

| Penerima | 8 golongan mustahik yang ditentukan syariat | Kas negara untuk belanja umum |

| Sifat | Tetap (nisab dan persentase baku) | Fleksibel, ditentukan kebijakan negara |

| Ruang lingkup | Terbatas pada kelompok muslim mampu | Semua warga negara sesuai objek pajak |

Persoalan **dualisme kewajiban** muncul karena umat Islam Indonesia pada praktiknya menanggung dua beban wajib: pajak kepada negara dan zakat kepada agama. Beberapa pandangan fiqih kontemporer (misalnya sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi) menyatakan bahwa pajak tetap wajib ditaati sebagai bagian dari ketaatan pada ulil amri (otoritas negara) selama digunakan untuk kepentingan umum, sementara zakat tetap wajib sebagai ibadah tersendiri—keduanya tidak saling menggantikan secara syar'i.

Solusi kebijakan di Indonesia adalah menjadikan **zakat sebagai pengurang pajak (tax deduction, bukan tax credit)** melalui UU Pengelolaan Zakat, meski ini masih dianggap belum ideal oleh sebagian kalangan yang menginginkan zakat sebagai pengurang langsung pajak terutang (kredit pajak penuh), bukan hanya pengurang penghasilan kena pajak.

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

**Bait al-Mal** dalam sejarah Islam adalah institusi perbendaharaan negara yang mengelola seluruh penerimaan (zakat, kharaj, ghanimah, dll) dan menyalurkannya untuk kepentingan publik—mirip fungsi kas negara/treasury modern.

Prinsip pengeluaran dalam kerangka Bait al-Mal yang relevan bagi APBN modern:

- **Prioritas pada kebutuhan dasar rakyat** sebelum proyek-proyek yang kurang esensial

- **Transparansi dan akuntabilitas** pengelola (pada masa Khalifah Umar, pejabat bahkan diaudit hartanya)

- **Non-diskriminatif**—dana publik untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan golongan tertentu saja

Diterapkan pada APBN Indonesia, prinsip ini sejalan dengan mandat konstitusional bahwa anggaran negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tercermin dalam alokasi seperti dana pendidikan minimal 20%, alokasi kesehatan, serta transfer ke daerah untuk pemerataan pembangunan. "APBN Berkeadilan" berarti alokasi belanja tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal (semangat maslahah dan sila kelima Pancasila sekaligus).

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kombinasi instrumen fiskal negara dan instrumen fiskal Islam dapat saling melengkapi dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan:

- **Pajak progresif** (negara) — membebankan tarif lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan besar

- **Zakat** (agama) — redistribusi langsung dari yang mampu ke yang tidak mampu, dengan sasaran penerima yang jelas

- **Subsidi dan bantuan sosial** (negara) — seperti PKH, BLT, subsidi energi

- **Wakaf produktif** (agama) — pembiayaan jangka panjang untuk layanan sosial (pendidikan, kesehatan) tanpa membebani APBN

Pendekatan integratif berarti kedua jalur ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan disinergikan—misalnya data penerima zakat (mustahik) dapat diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) negara agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Tantangan riilnya adalah koordinasi kelembagaan antara BAZNAS/LAZ dengan Kementerian Sosial serta pemerintah daerah, yang di lapangan masih sering berjalan terpisah.

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

**Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur** ("negeri yang baik/makmur, di bawah ampunan Tuhan") adalah konsep dari QS. Saba' [34]: 15, sering dijadikan cita-cita ideal negara yang sejahtera secara material dan diberkati secara spiritual.

Dalam konteks fiskal, konsep ini diterjemahkan sebagai sistem yang:

1. **Adil dalam pemungutan** — pajak dan zakat dipungut secara proporsional, tidak membebani rakyat kecil secara berlebihan

2. **Bersih dari korupsi** — karena baldah thayyibah menuntut integritas pengelolaan dana publik

3. **Berorientasi kemaslahatan jangka panjang** — bukan hanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial

4. **Diberkati (rabbun ghafur)** — dimensi spiritual bahwa kemakmuran materiil harus disertai keberkahan, yang dalam praktiknya berarti kepatuhan terhadap prinsip halal-haram dalam pengelolaan keuangan negara

Ini adalah kerangka nilai/visi, bukan blueprint teknis—fungsinya memberi arah moral bagi kebijakan fiskal agar tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan (GDP-centris) tetapi juga keberkahan dan pemerataan.

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Sintesis dari seluruh bab ini adalah usulan arah reformasi fiskal yang menggabungkan prinsip kesejahteraan (welfare state) dengan nilai Islam dan Pancasila:

**Beberapa arah reformasi yang dapat diusulkan:**

- **Integrasi zakat dan pajak** yang lebih baik (revisi kebijakan tax deduction menjadi tax credit untuk zakat, sebagaimana diperjuangkan sejumlah kalangan)

- **Optimalisasi wakaf produktif** sebagai sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar utang negara

- **Penguatan transparansi dan akuntabilitas** pengelolaan dana publik (baik APBN maupun dana zakat/wakaf) untuk mencegah korupsi

- **Desentralisasi fiskal berkeadilan** — memastikan daerah tertinggal mendapat porsi transfer yang memadai

- **Pengarusutamaan maqashid syariah** (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai kriteria evaluasi kebijakan fiskal, sejajar dengan indikator pembangunan konvensional (IPM, Gini ratio)

Perlu dicatat bahwa istilah "negara kesejahteraan Islami-Pancasilais" ini bersifat konstruksi konseptual/normatif yang mengintegrasikan dua kerangka nilai, bukan istilah yang punya definisi tunggal baku dalam literatur akademik maupun hukum positif Indonesia—sehingga dalam konteks akademik/tugas, ini sebaiknya diposisikan sebagai gagasan sintesis, bukan konsep yang sudah mapan atau final.