BAB 3

 BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sistem ekonomi yang berkembang di Nusantara tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari perjumpaan panjang antara tradisi adat lokal dan nilai-nilai Islam yang masuk melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-13. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem ekonomi berbasis komunal—seperti sistem subak di Bali untuk pengairan sawah, sistem lumbung desa, dan pola tukar-menukar (barter) yang diatur oleh hukum adat.

Ketika Islam masuk melalui para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia, nilai-nilai syariah ekonomi (larangan riba, kewajiban zakat, konsep halal-haram dalam muamalah) tidak menggantikan tradisi adat, melainkan berakulturasi dengannya. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Banten menjadi pusat perdagangan yang mengintegrasikan hukum dagang Islam dengan kebiasaan niaga lokal. Inilah yang kemudian membentuk karakter khas ekonomi Nusantara: religius namun tetap berakar pada kearifan lokal (local wisdom).

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong adalah nilai adat yang sangat kuat di Nusantara—kerja bersama tanpa pamrih untuk kepentingan kolektif, baik dalam bertani, membangun rumah, maupun upacara adat. Konsep ini menemukan padanan teologisnya dalam ajaran Islam melalui prinsip ta'awun (tolong-menolong), yang berdasar pada firman Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2: tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Pertemuan dua nilai ini melahirkan fondasi filosofis ekonomi kerakyatan Indonesia: bahwa ekonomi bukan semata aktivitas individual mengejar laba, melainkan usaha kolektif untuk kesejahteraan bersama. Inilah akar konseptual yang kelak dirumuskan Bung Hatta sebagai dasar koperasi dan yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang asas kekeluargaan.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908–1945 adalah masa kebangkitan nasional yang tidak lepas dari kegelisahan ekonomi rakyat pribumi yang tertindas oleh sistem ekonomi kolonial-kapitalistik. Politik ekonomi kolonial Belanda (tanam paksa, monopoli dagang VOC, lalu kapitalisme liberal setelah 1870) menempatkan pribumi sebagai kelas ekonomi terbawah, sementara pedagang Tionghoa dan Eropa menguasai jalur distribusi dan modal.

Dalam konteks inilah semangat ekonomi Islam yang telah lama mengakar—prinsip keadilan, larangan eksploitasi, dan solidaritas ekonomi umat—menjadi bahan bakar perlawanan. Warisan ini terlihat dari lahirnya organisasi-organisasi pergerakan yang mengusung agenda ekonomi rakyat sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan, bukan sekadar perjuangan politik semata.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional 1908 sering dibaca murni sebagai gerakan politik-pendidikan (lahirnya Budi Utomo), namun secara lebih dalam ia juga merupakan refleksi kesadaran spiritual-kolektif. Nilai tauhid dalam Islam—keesaan Tuhan yang berimplikasi pada kesetaraan derajat manusia di hadapan-Nya—menjadi landasan etis penolakan terhadap sistem yang memperbudak dan mengeksploitasi sesama manusia demi keuntungan segelintir pihak (kolonial).

Kesadaran ini melahirkan gerakan yang memadukan semangat ukhuwah (persaudaraan) dengan cita-cita kebangsaan, sehingga perjuangan ekonomi rakyat tidak dapat dipisahkan dari perjuangan keagamaan dan kebangsaan sekaligus—tiga arus yang saling menopang menuju kemerdekaan 1945.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Sarekat Dagang Islam (SDI, 1905), didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, adalah organisasi ekonomi pribumi pertama yang terorganisasi secara modern, bertujuan melindungi pedagang batik pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa. SDI kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) yang meluas menjadi gerakan sosial-politik massal.

Muhammadiyah (1912), didirikan KH Ahmad Dahlan, mengembangkan ekonomi umat melalui pendekatan filantropi-produktif: lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan yang dikelola secara mandiri dan modern, menanamkan etos kerja rasional-Islami yang menekankan efisiensi dan kemandirian umat.

Nahdlatul Ulama (NU, 1926), didirikan KH Hasyim Asy'ari, lebih menekankan basis ekonomi pesantren dan pedesaan, dengan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan saudagar) sebagai cikal bakal yang bahkan lahir lebih dulu—memperkuat jaringan dagang santri dan ekonomi berbasis komunitas lokal (ekonomi pesantren, koperasi santri).

Ketiganya, meski berbeda pendekatan, sama-sama meletakkan fondasi bagi apa yang kelak disebut ekonomi kerakyatan: ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, berbasis nilai moral-agama, dan menolak eksploitasi struktural.