BAB 9

 # BAB 9: SISTEM PERDAGANGAN BERKEADILAN

## A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi

Perdagangan bukan sekadar aktivitas tukar-menukar barang dan jasa untuk mencari keuntungan, melainkan aktivitas sosial yang harus dilandasi etika. Dalam **Pancasila**, nilai ini tercermin terutama pada sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Artinya, perdagangan harus menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekadar alat produksi atau konsumen yang dieksploitasi.

Dalam **Islam**, perdagangan (tijarah) dipandang sebagai aktivitas yang mulia bahkan dianjurkan, selama dijalankan dengan kejujuran (shidq), keterbukaan (tabligh), amanah, dan keadilan ('adl). Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur (al-amin) sebelum diangkat menjadi rasul. Prinsip dasarnya: keuntungan boleh dicari, tetapi tidak boleh mengorbankan hak pihak lain.

Titik temu Pancasila dan Islam di sini adalah keduanya menolak perdagangan yang eksploitatif, menipu, atau hanya menguntungkan pihak kuat. Etika menjadi pondasi karena hukum saja tidak cukup mengatur perilaku pasar—perlu ada kesadaran moral pelaku usaha.

## B. Larangan Gharar, Maysir, dan Riba sebagai Landasan Perdagangan Sehat

Tiga hal ini adalah "penyakit" utama yang dilarang dalam ekonomi Islam karena merusak keadilan transaksi:

- **Gharar** — ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi (objek, harga, kualitas, atau waktu penyerahan tidak jelas). Contoh: menjual barang yang belum ada tanpa spesifikasi jelas, atau kontrak dengan syarat yang ambigu.

- **Maysir** — perjudian atau spekulasi murni yang hasilnya bergantung pada untung-untungan, bukan kerja atau nilai riil. Contoh: transaksi derivatif spekulatif tanpa underlying asset yang jelas.

- **Riba** — tambahan/bunga atas pinjaman uang atau pertukaran barang sejenis yang tidak setara, dianggap eksploitatif karena membebani pihak yang lemah secara finansial.

Ketiganya dilarang karena sama-sama menciptakan **ketidakadilan struktural**: satu pihak diuntungkan tanpa usaha riil atau risiko yang setimpal, sementara pihak lain dirugikan. Perdagangan yang sehat menuntut transaksi yang transparan (bebas gharar), berbasis usaha nyata bukan spekulasi (bebas maysir), dan pertukaran nilai yang adil tanpa eksploitasi bunga (bebas riba). Prinsip ini relevan juga secara sekuler—banyak regulasi keuangan modern (perlindungan konsumen, transparansi kontrak) sejalan dengan larangan gharar dan maysir meski tidak menyebut istilah tersebut.

## C. Daya Saing Nasional dan Kemandirian Ekonomi: Antara Izzah dan Kedaulatan Ekonomi

**Izzah** dalam konteks ekonomi Islam berarti kemuliaan/kehormatan suatu umat yang tidak bergantung secara memalukan pada pihak lain. Konsep ini paralel dengan **kedaulatan ekonomi** dalam wacana kebangsaan Indonesia—kemampuan bangsa menentukan arah ekonominya sendiri tanpa didikte kekuatan asing.

Daya saing nasional dibangun melalui:

- Penguatan industri dalam negeri dan hilirisasi sumber daya alam (tidak hanya mengekspor bahan mentah)

- Kemandirian pangan dan energi

- Pengembangan SDM dan inovasi teknologi lokal

- Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat

Tantangannya adalah menyeimbangkan keterbukaan terhadap perdagangan global (yang membawa investasi dan teknologi) dengan menjaga agar Indonesia tidak menjadi sekadar pasar bagi produk asing. Izzah di sini bukan berarti isolasionisme, melainkan bermitra dengan posisi tawar yang setara dan bermartabat.

## D. Perdagangan Internasional: Neraca Keadilan antara Kepentingan Nasional dan Maslahah Ammah

Perdagangan internasional menghadirkan tegangan antara dua kepentingan:

1. **Kepentingan nasional** — melindungi industri domestik, tenaga kerja lokal, dan neraca perdagangan (misalnya melalui tarif, kuota impor, atau kebijakan substitusi impor).

2. **Maslahah ammah (kemaslahatan umum/global)** — prinsip Islam yang menekankan kebaikan bersama lintas bangsa, termasuk membantu negara berkembang lain, menjaga stabilitas ekonomi global, dan tidak melakukan proteksionisme yang merugikan pihak lain secara zalim.

Neraca keadilan berarti kebijakan dagang tidak boleh murni egois (merugikan negara lain demi keuntungan sepihak) maupun murni naif (membuka pasar tanpa perlindungan hingga industri sendiri hancur). Contoh penerapannya: perjanjian dagang yang adil (fair trade agreements), kebijakan anti-dumping yang proporsional, serta bantuan/kerja sama ekonomi dengan negara berkembang lain sebagai bentuk maslahah ammah.

## E. Pasar dan Mekanisme Harga: Hisbah sebagai Instrumen Keadilan Pasar

**Hisbah** adalah institusi pengawasan pasar dalam sejarah Islam (dipraktikkan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab) yang bertugas mengawasi:

- Kejujuran timbangan dan ukuran

- Kualitas barang yang dijual

- Larangan penipuan, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi harga

- Kepatuhan terhadap kontrak dagang

Fungsi hisbah mirip dengan otoritas pengawas pasar modern seperti **KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)** atau lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Prinsipnya: harga sebaiknya terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan-penawaran yang jujur (bukan monopoli atau kartel), namun negara/otoritas berhak turun tangan bila terjadi distorsi yang merugikan masyarakat—misalnya penimbunan bahan pokok saat krisis atau kartel harga.

Hisbah menegaskan bahwa pasar bebas bukan berarti pasar tanpa pengawasan; keadilan pasar membutuhkan instrumen kontrol yang menjaga agar mekanisme harga tetap mencerminkan kondisi riil, bukan manipulasi.

## F. ASEAN dan Perdagangan Global: Posisi Strategis Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota kunci ASEAN, memiliki peluang strategis untuk:

- Menjadi pusat pengembangan **ekonomi dan keuangan syariah global** (perbankan syariah, sukuk, halal industry, pariwisata halal)

- Memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN (AEC/MEA) untuk memperluas pasar produk syariah dan produk unggulan nasional

- Menjadi jembatan antara dunia Islam (OKI) dan kawasan Asia Tenggara dalam kerja sama ekonomi

Namun posisi strategis ini perlu didukung oleh: regulasi yang kondusif, SDM ahli ekonomi syariah, infrastruktur keuangan yang kompetitif, serta sinergi antara kebijakan domestik (Pancasila) dan prinsip syariah agar tidak tumpang tindih melainkan saling menguatkan.